Sejarah BNN Provinsi NTB

Istilah narkotika bukan lagi menjadi hal yang tabu di dalam masyarakat. “Narkotika berasal dari bahasa Yunani narkoun yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa”.  Sekitar tahun 1920-an di Indonesia narkoba/NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika, dan bahan adiktif) sudah dikenal sejak jaman kolonialisme Belanda. “Pada masa VOC, candu (papavor somniferitum) atau lebih dikenal dengan gil (bahan untuk memberikan rasa gembira/sukacita/senang) menjadi bagian dari komoditi perdagangan antar pulau bahkan antar Negara”.  Namun, karena sifatnya yang sangat merusak mental dan fisik para pemakainya membuat Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan VMO Staatblad 1927 No. 278 jo No.536 mengatur tentang obat bius dan candu. Selain itu, diatur larangan menghisap dan memakai candu kecuali di tempat-tempat yang diizinkan. Aturan tersebut kemudian diganti dengan larangan penggunaan candu setelah masa penjajahan Jepang.
Pada tahun 1970 mulai bermunculan narkotika jenis baru di pasaran, hingga membuat Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional untuk menanggulangi 6 (enam) pokok permasalahan nasional, diantaranya :
1.     Pemberantasan uang palsu;
2.     Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang;
3.     Penanggulangan penyelundupan;
4.     Penanggulangan kenakalan remaja;
5.     Penanggulangan subversi;
6.     Pengawasan orang asing.
Dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 tersebut, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan (Bakorlak) Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugasnya adalah menanggulangi bahaya narkotika. Namun, badan ini tidak memiliki wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran dari APBN, melainkan berasal dari kebijakan internal BAKIN. Hal yang ironi adalah meski Bakorlak telah dibentuk untuk menanggulangi bahaya narkoba dan obat-obat terlarang namun tidak juga dapat menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Inpres Nomor 6 Tahun 1971 tidak terlaksana dengan maksimal diakibatkan oleh beberapa kelemahan, diataranya:
  1. .Tidak ada keseragaman mengenai pengertian narkotika;
  2. Sanksi terlalu ringan bila dibandingkan dengan akibat penyalahgunaan narkotika;
  3. Ketidaktegasan pembatasan pertanggungjawaban terhadap penjual, pemilik, pemakai, pengedar dan penyimpan narkotika;
  4.  Ketidakserasian antara ketentuan hukum pidana mengenai narkotika;
  5. Belum ada badan bertingkat nasional yang khusus menangani masalah penyalahgunaan narkotika;
  6. Belum adanya ketentuan khusus wajib lapor terhadap penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat;
  7. Belum adanya hal-hal yang khusus bagi yang berjasa dalam penyelidikan perkara penyalahgunaan narkotika.
Pada tahun 1999 di bawah pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, dibentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu badan koordinasi yang dibentuk untuk menanggulangi permasalahan narkoba, yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait, yang diketuai oleh Kepala Kepolisian RI (Kapolri) secara ex-officio, alokasi anggaran BKNN diperoleh dari Markas Besar Kepolisian Negara RI (Mabes Polri).
Sebagai kejahatan yang tergolong extraordinary crime, dalam penanganan kejahatan narkotika dibutuhkan suatu lembaga superbody dalam penegakan hukum selain Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga, ditahun 2002 dengan Keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, dibentuk suatu badan yang khusus menangani kejahatan narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN adalah lembaga nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, berada di bawah koordinasi Kepolisian Republik Indonesia, memiliki fungsi dan tugas melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait untuk menyusun kebijakan dan pelaksanaan dibidang, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
Untuk lebih mengoptimalkan kinerja BNN dimasing-masing wilayah provinsi, kabupaten dan kota dibentuk BNN, BNNP dan BNNKab/Kota melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Kemudian di tahun 2009 dengan disyahkannya UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika melalui Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 mengatur tentang Badan Narkotika Nasional yang berlaku hingga sekarang. Dalam dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010diatur mengenai, “Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden RI ini disebut BNN adalah Lembaga Pemerintah non-Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian RI.
Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Provinsi NTB dimulai tahun 2009 pada saat dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat (Pergub) Nomor 12 Tahun 2009 tentang pembentukan Badan Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan rincian tugas, fungsi dan tata kerja pelaksana harian Badan Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya peraturan Gubernur ini dibentuklah Badan Narkotika Provinsi (BNP) Nusa Tenggara Barat, BNP NTB dipimpin oleh seorang Ketua (ex-officio) yang dijabat oleh Wakil Gubernur NTB dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya P4GN dilakukan oleh Kepala Pelahsana Harian (Kalakhar). Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, dimana sebagai tindak lanjut amanat Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 64 dan pasal 65, dibentuklah Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB yang dikepalai seorang pejabat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB, (Bapak Drs. Ahmad Baharuddin) dengan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor KEP/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 2011, sebelumnya menjabat sebagai Kalakhar BNP NTB. Peresmian gedung Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB pada tanggal 16 Mei 2012 oleh Kepala BNN RI Komjen Pol. Drs. Gories Mere dan Dr. TGH M. Zainul Majdi selaku Gubernur NTB, yang beralamat di Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan – Kota Mataram. Adapun struktur kelembagaan BNN Provinsi NTB sesuai dengan Perka No. 3 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja BNN Provinsi adalah sebagai berikut :
1. BNNP dikepalai oleh seorang Kepala BNN Provinsi.
2. Bagian Umum yang dikepalai oleh seorang Kepala Bagian Umum dan membawahi Kepala Sub Bagian Administrasi, Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi Kepala Seksi Pencegahan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
4. Bidang Pemberantasan dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Penyelidikan, dan Kepala Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti.
5. Bidang Rehabilitasi yang dikepalai oleh Kepala Bidang membawahi Kepala Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi, dan Kepala Seksi Pasca Rehabilitasi.
Selama kurun waktu 5 tahun setelah dibentuk, BNN Provinsi NTB telah mengalami 3 (tiga) pergantian pimpinan, yaitu:
1.  Drs. Ahmad Baharudin (Periode Juni 2010 s/d Juli 2012);
2.  Kombes Pol Drs. H, Mufti Djusnir, Apt. M.Si (Periode Juli 2012 s/d Juni 2015);
3.  Kombes Pol Drs. Sriyanto, M.Si (Periode Juni 2015 s/d Desember 2016);
4.  Brigjen Pol Drs. Sukisto (Periode Desember 2016 s/d September 2017);
5.  Brigjen Pol Drs. Imam Margono (Periode September 2017 s/d sekarang).


0 komentar:

Posting Komentar

 
Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jl. Doktor Soedjono, Lingkar Selatan, Mataram, NTB
Telp. (0370) 6177414, 6177418
Fax. (0370) 6177413
Contact Center : 0852 3894 4442