Korban Penyalah Guna Narkotika Lebih Baik di Rehabilitasi

Sumbawa, Humas BNN Provinsi NTB

Sejalan dengan pencanangan Tahun 2014 sebagai Tahun Penyelamatan Korban Penyalah Guna Narkotika, BNN Provinsi NTB kembali mengadakan Focus Group Discussion mengenai Dekriminalisasi dan Depinalisasi Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Narkotika yang dipusatkan di Kabupaten Sumbawa. 
Makna dari penyelamatan pengguna narkoba adalah bentuk komitmen bersama dan mendorong serta meyakinkan para pengguna, keluarga pengguna untuk melaporkan diri secara sukarela ke Institusi Penerima Wajib Lapor (PWL) agar mendapatkan rehabilitasi dan tidak kambuh kembali. Selain itu juga makna penyelamatan ini juga ditujukan kepada aparat penegak hukum dalam rangka penanganan pengguna narkoba untuk senantiasa berorientasi kepada rehabilitasi.   
            Kepala BNN Propinsi NTB, Drs. H. Mufti Djusnir, Apt., M.Si., dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensinergikan pemahaman dan profesionalisme para pelaksana di lapangan dalam hal penanganan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses peradilan untuk mendapatkan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Hal ini penting untuk dibahas secara bersama sama secara mendalam, mengingat masih adanya kendala dalam pelaksanaan proses rehabilitasi khususnya bagi pecandu narkoba yang terkait dengan proses hukum.
            Konsep Dekriminalisasi sudah diatur dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika  pada pasal 54 dijelaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib mendapatkan layanan rehabilitasi. Kerangka dekriminalisasi ini juga telah diaktualisasikan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Menurut pasal 13 PP tersebut, mulai tahapan penyidikan, penuntutan dan pengadilan, penyalahguna narkoba berhak ditempatkan di tempat rehabilitasi. Depenalisasi secara konseptual  bahwa perbuatan mengkonsumsi narkoba tetap merupakan pelanggaran hukum namun ketika penyalahguna melaporkan diri kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam hal ini di NTB adalah Rumah Sakit Jiwa NTB dan Rumah Sakit Bhayangkara yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, maka pecandu atau orang tersebut dapat terlepas dari tuntutan pidana.
            Terkait dengan rehabilitasi pada pasal 54 dan pasal 55 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah mengatur tentang kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi dan kewajiban bagi orang tua atau wali untuk melaporkan kepada IPWL yang ditunjuk Pemerintah. Rehabilitasi medis dan sosial diharapkan dapat membantu pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba untuk kembali sehat, produktif, terbebas dari perbuatan criminal dan terhindar dari kekambuhan (relaps).
            Melalui kegiatan ini BNN Propinsi NTB berharap adanya sinergi dan keterpaduan seluruh lembaga penegak hukum, serta memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di Nusa Tenggara Barat.



0 komentar:

Posting Komentar

 
Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jl. Doktor Soedjono, Lingkar Selatan, Mataram, NTB
Telp. (0370) 6177414, 6177418
Fax. (0370) 6177413
Contact Center : 0852 3894 4442